LSM PENJARA INDONESIA DPD JAWA BARAT

LSM PENJARA INDONESIA meminta pihak Inspektorat Majalengka agar mengawasi Proyek pembangunan di berbagai sektor dan Penggunaan Anggaran Bantuan di seluruh Kabupaten Majalengka secara ketat. Diharapkan juga agar pihak Inspektorat Majalengka tidak hanya memeriksa dan mengaudit pada tatanan pemerintahan Desa tetapi harus melalukan pemeriksaan pada tingkat Dinas di Kabupaten Majalengka secara maksimal karena dari beberapa informasi yang diperoleh LSM PENJARA INDONESIA bahwa dugaan penyimpangan dan penyelewengan justru lebih besar di tatanan Dinas.Pihak inspektoratpun harus bisa menggandeng tim ahli ketika memeriksa dan mengaudit suatu pekerjaan dengan cara berkoordinasi dengan Dinas yang berkompetensi pada bidangnya.

LSM mempunyai hak untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah sesuai UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, salah satunya dengan aksi demo damai dan melakukan audiensi ke beberapa SKD di lingkungan Pemkab Majalengka dan DPRD Majalengka. “Menyikapi perkembangan birokrasi di Kabupaten Majalengka terutama menyangkut kinerja beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Majalengka, kami melakukan refleksi atas kinerja eksekutif dan legislatif dengan melalui kegiatan orasi dan audensi dengan pimpinan kantor tersebut dan kepada para wakil rakyat,”terang DB Setiabudhi sebagai Ketua DPD LSM Penjara Indonesia, di halaman DPRD Majalengka, Rabu (23/11) siang.

Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia ( LSM PENJARA INDONESIA ) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lembaga pemantau kinerja aparatur negara yang wilayah kerjanya di kabupaten atau kota seluruh Jawa Barat. Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) LSM PENJARA INDONESIA berada di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Pada saat ini LSM PENJARA INDONESIA sudah memiliki sekitar 19 Provinsi menurut Rudi Hartono Ketua DPP LSM PENJARA INDONESIA dan salah satunya yaitu DPD Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh DB.SETIABUDHI ,M.Pd.